Sabtu, 12 Mei 2012

Birokrasi Indonesia


Birokrasi yang sempurna mungkin tidak pernah bisa diwujudkan, tidak ada satupun organisasi empiris yang memiliki struktur yang sama  persis dengan konstruksi ilmiah. Model tipe birokrasi yang ideal sebenarnya bukanlah satu skema konseptual semata, tidak hanya mencakup definisi-definisi konsep, tetapi tentang hubungan pelayanan yang diberikan pemerintah terhadap masyarakat itu secara khusus sehingga birokrasi mendorong efisiensi administrasi.
Birokrasi di Indonesia memiliki posisi dan peran yang sangat strategis. Birokrasi menguasai banyak aspek dari hajat hidup masyarakat. Mulai dari urusan kelahiran, pernikahan, perizinan usaha sampai urusan kematian, masyarakat tidak bisa menghindar dari birokrasi. Ketergantungan masyarakat sendiri terhadap birokrasi juga masih sangat besar. Ditinjau dari aspek kebudayaan, aparatur birokrasi memiliki status sosial yang tinggi di tengah masyarakat. Status sosial tersebut merupakan aset kekuasaan, karena orang cenderung mau tunduk pada orang lain yang memiliki status sosial lebih tinggi, inilah yang menyebabkan terjadinya penyakit birokrasi ini. Seperti Suap menyuap para pegawai pemerintah.
Di Indonesia yang notabene masih dalam tahap reformasi birokrasi terbilang belum sangat baik menjalankan birokrasi tersebut. Karena penyakit birokrasi saat ini sudah mencapai tingkat yang paling akut. Kalau disamakan dengan penyakit, itu sudah penyakit kangker stadium paling tinggi dan sudah saatnya harus dioperasi untuk penyembuhannya.
Parahnya sistem birokrasi ini, dilihat dari fakta di lapangan, aroma suap menyuap masih kental pada instansi pemerintah. Belum lagi, budaya PNS yang tidak profesional sudah mendarah daging sehingga sulit mengubahnya. Birokrasi di Indonesia sulit menghindar dari berbagai kritik yang hadir yaitu: Buruknya pelayanan public, Rendahnya profesionalisme dan kompetensi PNS, Sulitnya pelaksanaan koordinasi antar instansi, Tingginya biaya yang dibebankan untuk pengurusan hal tertentu baik yang berupa legal cost maupun illegal cost, waktu tunggu yang lama, banyaknya pintu layanan yang harus dilewati dan tidak berperspektif pelanggan.
Meski sudah akut, namun masih ada jalan untuk memperbaikinya. Salah satunya adalah dengan membuat aturan ketat agar celah penyimpangan bisa diatasi. Disertai  pelaksanaan yang baik oleh pegawai agar dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas birokrasi.
Dilihat dari kondisi yang menumbuhkan birokratisasi dari segi structural disebutkan bahwa terkadang perlu adanya hubungan-hubungan informal dalam organisasi. Menurut penulis itu sangat baik sekali dalam membantu jalannya birokrasi.
Ada banyak bukti yang mengatakan hubungan-hubungan informal dalam praktek-praktek tak resmi sering memberi konstribusi terhadap efesiensi. Terkadang organisasi eksternal yang mendukung justru kuat dalam membantu tim utama dalam organisasi, karena mereka tidak terlalu terjebak dengan kerja-kerja institusi tapi lebih kepada kerja professional.
Seperti KPK misalnya perannya dalam pemberantasan korupsi, ketika organisasi formal pemberantasan korupsi dan penegakan tidak mampu bekerja secara baik, bahkan relative kehilangan kekuatan yang dibuat tidak berdaya seperti Kejaksaan, Polisi, oleh para mafia. Muncul KPK sebagai lembaga Negara yang dinamakan Komisi Pemberantasan Korupsi, justru kerja KPK lebih efisein dibandingkan dengan organisasi formal selama ini Kejaksaan dan kepolisian misalnya.
Namun dalam masyarakat modern ini persoalan birokrasi juga belum selesai, tetap masih banyak patologi-patologi birokrasi dalam perjalanannya, artinya adalah sudah habis teori dibedah dan menganalisis kenapa birokrasi membutuhkan waktu yang lama, tidak efesiensi, tidak akuntabil, dan berbelit belit, membutuhkan biaya yang mahal. Persoalannya menurut saya bukan salah teorinya tetapi lebih kepada individu-individu yang menjalankan birokrasi itu sendiri, bahkan tidak jarang para mafia memanfaatkan yang namanya uang pelicin untuk memudahkan dan melancarkan pelayanan khusus kepada orang yang mampu memberi banyak uang kepada petugas, kenapa ini bisa terjadi?  Kondisi struktural budaya masyarakat itu mencerminkan bagaimana mereka melayani dalam urusan birokrasi yang berlaku sama antara pelayanan si miskin dengan si kaya. Dan ada ungkapan yang mengatakan apabila uang banyak maka pelayanan akan cepat, namun apabila tidak ada uang ya mau tidak mau pelayanan akan lama. Semoga saja, birokrasi di era modern ini ada solusi, masyarakat tidak lagi harus terbelenggu dengan sistem birokrasi kita yang terbilang ribet bukan hanya soal administrasinya namun juga soal biayanya.
(Tugas Analisa Mata Kuliah Birokrasi Indonesia, Dosen: Drs. H. Mukhlis)
Semoga bermanfaat :)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar